PBB di Tengah Krisis Global: Gaza, Iran, dan Tantangan Diplomasi Dunia
New York, September 2025 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi sorotan dunia setelah serangkaian peristiwa penting mengguncang panggung internasional. Dari konflik Gaza yang tak kunjung mereda, pengunduran diri utusan khusus untuk Suriah, hingga ancaman sanksi terhadap Iran, PBB dihadapkan pada ujian besar dalam menjaga perdamaian global.
Veto AS di Dewan Keamanan: Gaza Terjebak dalam Kebuntuan
Dewan Keamanan PBB baru-baru ini menggelar pemungutan suara untuk resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza. Resolusi itu juga memuat permintaan pembebasan sandera dan pelonggaran akses bantuan kemanusiaan.
Sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan mendukung, namun Amerika Serikat menggunakan hak veto dan menggagalkan resolusi tersebut. Ini merupakan veto keenam yang dikeluarkan AS terkait konflik Gaza sejak pecahnya perang pada 2023.
Keputusan ini menuai kritik luas, terutama dari organisasi kemanusiaan seperti Save the Children, yang menilai Dewan Keamanan telah gagal melindungi anak-anak Gaza yang kini hidup dalam kondisi “tidak manusiawi.”
Majelis Umum PBB Dorong Solusi Dua Negara
Meski Dewan Keamanan terbelenggu veto, Majelis Umum PBB bergerak lebih progresif. Pada 12 September 2025 lalu, sebanyak 142 negara anggota mendukung Deklarasi New York, yang berisi langkah konkret menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Deklarasi itu juga menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya dan menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina. Meski tidak mengikat secara hukum, dukungan besar dari mayoritas negara anggota menunjukkan adanya konsensus global yang semakin kuat.
Tuduhan Genosida terhadap Israel
Isu Gaza semakin panas setelah Komisi Penyelidikan PBB merilis laporan yang menyebut Israel melakukan empat dari lima tindakan yang dikategorikan sebagai genosida dalam Konvensi 1948. Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, menyebabkan penderitaan berat, menciptakan kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, serta menghalangi kelahiran.
Israel membantah tuduhan ini, menyebut laporan PBB bias dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Suriah: Utusan Khusus Mengundurkan Diri
Di Timur Tengah lainnya, Geir Pedersen, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, mengumumkan pengunduran dirinya setelah enam tahun menjabat. Ia mundur di tengah situasi yang disebut sebagai “titik balik” sejarah Suriah, menyusul jatuhnya rezim Bashar al-Assad.
Pengunduran diri Pedersen meninggalkan pertanyaan besar mengenai arah proses perdamaian di Suriah, yang hingga kini masih penuh ketidakpastian.
Ancaman Sanksi Iran: Mekanisme Snapback
Selain Gaza dan Suriah, isu nuklir Iran kembali mencuat. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa sanksi PBB terhadap Iran kemungkinan akan diberlakukan kembali pada akhir September melalui mekanisme snapback. Langkah ini diambil karena Iran dianggap tidak memenuhi komitmen terkait akses pemeriksaan fasilitas nuklirnya.
Jika sanksi ini benar-benar diaktifkan, dampaknya akan terasa luas, baik bagi stabilitas regional maupun hubungan diplomatik global.
Tantangan PBB di Era Krisis
Berbagai peristiwa ini menunjukkan dilema besar yang dihadapi PBB. Di satu sisi, Majelis Umum mampu menghasilkan dukungan besar terhadap solusi politik. Namun di sisi lain, Dewan Keamanan kerap buntu akibat penggunaan hak veto oleh anggota permanennya.
Dengan semakin kompleksnya konflik dunia – dari Gaza, Suriah, hingga Iran – PBB kembali diuji perannya sebagai penjamin perdamaian internasional. Pertanyaan besarnya: apakah organisasi ini masih bisa efektif di tengah rivalitas geopolitik negara-negara besar?
About the Author
